BUPATI TANJAB TIMUR

Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Abdullah Hick, dalam waktu dekat segera akan diperiksa penyidik satuan khusus Kejaksaan Tinggi Jambi, kapasitasnya masih berstatus sebagai saksi terkait dengan kasus penyimpangan APBD 2006/2007 senilai Rp 1 miliar.

"Pemeriksaan terhadap Abdullah Hick ini akan kita lakukan bila izin dari Presiden RI sudah turun. Saat ini surat tersebut dalam waktu dekat ini akan kita kirim", kata Andi Herman, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi, kepada Tempo, Jumat (11/9).

Menurut Andi, pemeriksaan untuk mendapat keterangan Bupati Tanjabtim ini atas dasar pengembangan dari adanya keterangan atau pengakuan Syarifuddin Fadil, mantan Sekretaris Daerah pemerintah Kabupaten Tanjabtim, saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD setempat.

Andi mengatakan, sembari menunggu izin presiden untuk memeriksa bupati, pihaknya akan terus melakukan pengusutan terhadap kasus ini. "Kita tidak akan berhenti untuk melakukan pengusutan, karena kita tidak mungkin harus berhenti hanya akibat menunggu kapan dapat memeriksa seseorang", ujarnya.

Sebelumnya pihak penyidik kejaksaan sudah memeriksa sedikitnya 20 orang, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus itu. Ada beberapa orang lain lagi, selain Abdullah Hick akan dimintai keterangannya sebagai saksi, termasuk salah seorang pejabat di kantor Gubernur Jambi. Hanya saja, Andi masih menolak memberi tahu siapa pejabat dimaksud.

Berdasarkan temuan penyidik, telah terjadi penyimpangan dana APBD tahun 2006/2007 sebesar Rp 1 miliar, antara lain dianggarkan untuk kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran dan biaya makan para pegawai.

Menanggapi apakah bakal ada tersangka lain, dikatakan Andi, tergantung pengembangan penyidikan. “Kita lihat saja nanti, itu tergantung pengembangan penyidikan” katanya.


Cahya, salah seorang kuasa hukum Syarifuddin Fadil, menyatakan pengeluaran dana itu sudah sesuai dengan peruntukan, hanya saja ada yang diduga fiktif. “Arah penyimpangannya kita tidak tahu, karena pengeluarannya sudah sesauai dengan peruntukan, ada alokasi dananya untuk catering (uang makan dan juga untuk biaya MTQ”, ujarnya.

Sementara itu, Hadi Firdaus, Kepala Bagian Humas Pemerintah kabupaten Tanjabtim, ketika dikonfirmasi sehubungan masalah ini, menyatakan pihaknya akan mengikuti saja mekanisme hukum yang berlaku.