JK - Sri Sulthan...mampukah.....?

Peluang dan kekuatan Jusuf Kalla (JK) untuk mendulang suara pada pemilihan presiden (Pilpres), jika Ketua Umum Partai Golkar itu jadi mencalonkan diri sebagai Calon Presiden (Capres), sangat tergantung dari calon wakil presiden (Cawapres) yang digandengnya.

"Sebagai tokoh nasional dan pimpinan partai, JK sendiri telah memiliki nilai jual, tapi juga harus diakui masih kalah dibandingkan figur lain yang disebut-sebut juga akan maju dalam Pilpres, seperti Susilo Bambang Yudhoyono atau Megawati Soekarnoputeri," kata pengamat politik dari Universitas Bengkulu (Unib), Lamhir Syam Sinaga di Bengkulu, Kamis (26/2).

Untuk menambah kans dan dukungannya, kata dia, JK harus benar-benar tepat memilih Cawapres yang akan mendampinginya.

Dari beberapa figur yang ada saat ini, lanjut dia, yang paling cocok mendampingi JK yakni Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Menurut dia, ada dua pertimbangan penting, mengapa Sri Sultan Hamengku Buwono cocok mendamping JK, pertama sebagai tokoh dari Jawa dan saat ini ada semacam kerinduan dari masyarakat, terutama etnis Jawa yang ingin melihat Raja Yogyakarta naik ke tampuk pimpinan nasional.

"Dulu Sultan Hamengku Buwono IX penah menjadi Wapres mendamping Pak Harto, saya malihat ada kerinduan dari masyarakat Jawa untuk melihat kembali Raja Yogyakarta (Hamengku Buwono X) itu menjadi pemimpin bangsa ini," katanya.

Lamhir juga menilai, formasi Jawa dan luar Jawa dalam Pimpres masih tetap harus dipertimbangkan, bahkan menjadi satu keharusan karena pertimbangan "matematika politinya" memang mengharuskan seperti itu.

"Jumlah pemilih dari Jawa mencapai 65 persen, sementara luar Jawa hanya 35 persen itupun tidak murni, karena didalamnya masih banyak etnis Jawanya," katanya.

Namun, mengenai posisi nomor satu atau dua (Capres/Cawapres) menurut dia, tidak terlalu berpengaruh.

"Saya kira tidak masalah figur dari Jawanya itu mau pada posisi Capres ataupun Cawapres. Masyarakat tidak akan melihat itu, yang penting ada orang Jawanya," ujarnya.

Mengenai peluang figur lain seperti Hidayat Nurwahid dan Din Syamsudin, menurut dia, bisa saja tapi jika berpasangan dengan kedua tokoh itu, kans JK tidak akan sekuat dibandingkan menggandeng Sri Sultan Hamangkubowono X.

Ia juga menilai, niat JK untuk maju sebagai Capres pada Pilpres yang akan digelar pada Juli 2009, memberikan perubahan drastis terhadap situasi politik nasional saat ini.

Jika sebelumnya, hanya dikenal adanya poros blok M (Megawati) dan blok S (Susilo Bambang Yudhoyono), kini ada satu lagi yakni poros JK yang juga harus diperhitungkan, jika tepat dalam memilih Cawapres.



Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan siap maju pelilihan presiden 2009. Namun dirinya masih menunggu hasil pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) pemilihan presiden yang masih berada di tangan DPR.

Hal itu diungkapkan Sultan saat menjawab pertanyaan wartawan seusai acara Pisowanan Agung di Pagelaran Kraton Yogyakarta, Selasa (28/10/2008).

"Langkah selanjutnya saya belum bisa memperkirakan karena UU pilpres belum selesai," kata Sultan didampingi permaisuri GKR Hemas dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Sultan mengatakan, draf yang diajukan pemerintah ke DPR menyebutkan pejabat negara hasil pemilihan lalu maju pilpres tidak perlu mundur, namun harus meminta izin cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Sedang bagi pejabat negara yang bukan hasil pemilihan harus mengundurkan diri.

"Tapi saya tidak tahu keputusan UU pilpres yang baru karena baru besok penentuannya, apa dengan aklamasi atau voting," katanya.

Menurut dia, bila UU pilpres telah disahkan dirinya akan melihat keputusan tersebut serta melakukan klarifikasi. Sebab Sultan sebagai gubernur DIY itu termasuk pejabat negara hasil pemilihan atau bukan hasil pemilihan. Sebab jabatannya sebagai gubernur DIY telah diperpanjang pemerintah selama 3 tahun.

"Saya ini hasil pemilihan atau bukan karena saya dapatkan dari perpanjangan jabatan. Kalau perpanjangan jabatan harus mengundurkan diri kemungkinan itu akan saya pertimbangan kuntuk melakukan hal itu," pungkas Sultan.