Petani Berjuang Untuk Hidup

BANGSA YANG BESAR ADALAH BANGSA YANG MENGHARGAI JASA PETANINYA

Sejarah Pertanian

Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh orang berpengaruh di Negara Adi Kuasa, Amarika Serikat. Menyatakan bahwa “Karena pertanian, kita saling mengenal, saling bersahabat, dan karena pertanian kita bersatu” Kalimat itu ditegaskan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln lebih dari satu seperempat abad lalu.
Mari kita berkaca bahwa seorang presiden yang namanya dikenal oleh dunia menyatakan begitu pentingnya arti petani (pertanian) bagi negaranya. Pertanian dianggap sebagai bagian pemersatu dari komunitas kebangsaan dalam negara, jika Indonesia mampu menghargai petani sebagai pemersatu dari semua komponen bangsa, maka tatanan dan kebijakkan yang merugikan petani selama ini tidak akan terjadi.
Pada kenyataannya,


dalam sejarah peradaban dunia, tak ada satu pun negara besar dan maju yang mengesampingkan sektor pertanian mereka. Tak ada satu pun negara maju di dunia saat ini yang pertaniannya lemah, bahkan kekurangan pangan. Dalam perspektif dan kacamata negara maju, pertanian lebih diposisikan sebagai food security yang langsung berhubungan dengan keamanan negara. Tetapi untuk ukuran Indonesia, sektor pertanian berbalik arah dari apa yang dilakukan oleh negara maju lainnya, Indonesia menganggap petaninya sebagai masyarakat yang terpinggirkan, hanya segelintir orang saja yang menganggap petani sebagai asset nasional, sehingga pengelolaan pertanian hanya setengah hati.
Sejarah perkembangan pertanian didunia hingga pada masanya sampai ke- Nusantara; Indonesia dimulai dari abad- abad sebelum masehi, masa peradaban manusia belum modern dan maju. Berakhirnya zaman es sekitar 11.000 tahun sebelum Masehi (SM) menjadikan bumi lebih hangat dan mengalami musim kering yang lebih panjang. Kondisi ini menguntungkan bagi perkembangan tanaman semusim, yang dalam waktu relatif singkat memberikan hasil dan biji atau umbinya dapat disimpan. Ketersediaan biji-bijian dan polong-polongan dalam jumlah memadai memunculkan perkampungan untuk pertama kalinya, karena kegiatan perburuan dan peramuan tidak perlu dilakukan setiap saat. Contoh budaya semacam ini masih terlihat pada masyarakat yang menerapkan sistem perladangan berpindah (slash and burn) di Kalimantan dan Papua .
Berdasarkan bukti-bukti peninggalan artefak, para ahli prasejarah saat ini bersepakat bahwa praktik pertanian pertama kali berawal di daerah "bulan sabit yang subur" di Mesopotamia sekitar 8000 SM. Pada waktu itu daerah ini masih lebih hijau daripada keadaan sekarang. Berdasarkan suatu kajian, 32 dari 56 spesies biji-bijian budidaya berasal dari daerah ini. Daerah ini juga menjadi satu dari pusat keanekaragaman tanaman budidaya (center of origin) menurut Vavilov. Jenis-jenis tanaman yang pertama kali dibudidayakan di sini adalah gandum, jelai (barley), buncis (pea), kacang arab (chickpea), dan flax (Linum usitatissimum) .
Di daerah lain yang berjauhan lokasinya dikembangkan jenis tanaman lain sesuai keadaan topografi dan iklim. Di Tiongkok, padi (Oryza sativa) dan jewawut (dalam pengertian umum sebagai padanan millet) mulai didomestikasi sejak 7500 SM dan diikuti dengan kedelai, kacang hijau, dan kacang azuki. Padi (Oryza glaberrima) dan sorgum dikembangkan di daerah Sahel, Afrika 5000 SM. Tanaman lokal yang berbeda mungkin telah dibudidayakan juga secara tersendiri di Afrika Barat, Ethiopia, dan Papua. Tiga daerah yang terpisah di Amerika (yaitu Amerika Tengah, daerah Peru-Bolivia, dan hulu Amazon) secara terpisah mulai membudidayakan jagung, labu, kentang, dan bunga matahari .
Kondisi tropika di Afrika dan Asia Tropik, termasuk Nusantara, cenderung mengembangkan masyarakat yang tetap mempertahankan perburuan dan peramuan karena relatif mudahnya memperoleh bahan pangan. Migrasi masyarakat Austronesia yang telah mengenal pertanian ke wilayah Nusantara membawa serta teknologi budidaya padi sawah serta perladangan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pertanian bermula sebagai dampak perubahan iklim dunia dan adaptasi oleh tanaman terhadap perubahan ini.
Sebagai bagian dari kebudayaan manusia, pertanian telah membawa revolusi yang besar dalam kehidupan manusia sebelum revolusi industri. Terjadi perubahan dalam sistem kepercayaan, pengembangan alat-alat pendukung kehidupan, dan juga kesenian akibat diadopsinya teknologi pertanian. Kebudayaan masyarakat yang tergantung pada aspek pertanian diistilahkan sebagai kebudayaan agraris. Nyaris semua etnis di Indonesia hingga sekarang masih merupakan masyarakat dengan kebudayaan agraris atau terpengaruh kuat oleh kebudayaan ini meskipun banyak yang telah berkecimpung di bidang industri dan jasa di kota-kota besar. Hal ini tercermin kuat misalnya dalam upacara-upacara perkawinan. Kultur politik Indonesia boleh dikatakan merupakan cerminan budaya agraris pula karena kecenderungannya yang komunal dan nepotistik.
Dari pemaparan diatas, jelas bahwa pertanian bukanlah hal yang baru sebagai bagian dari mata pencaharian, bahwa keberadaan petai tidak bisa dianggap kecil, pertanian dari zaman dahulu telah menjadi profesi yang terhormat, sebelum berkembangnya tehnologi modern, pertanian menjadi sendi- sendi pendapatan manusia. Mestinya pada zaman sekarang, pertanian tidak perlu termarginalkan karena manusia tidak pernah berhenti makan, manusia tidak pernah berhenti mengkonsumsi hasil dari pertanian, petani sebagai produsen akan merasakan kebanggaan tersendiri ketika dari hasil pertaniannya menjadi pilihan yang terbaik bagi konsumen.

Stagnasi Kehidupan Petani
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya”. Ungkapan ini merupakan sinyalmen untuk mengungkapkan semangat kebangsaan, yang pada era kekinian dimana nilai- nilai saling menghargai semakin luntur dan nyaris punah.
Sejalan dengan itu, ada sebuah strata dalam kehidupan masyarakat perlu untuk diberi nilai, diperhatikan juga untuk dihargai. Komunitas ini merupakan salah satu sendi kehidupan bangsa ini. Mereka adalah para petani. Dengan segala kerelaan dan kerendahan hati, secara tidak langsung tersisih dan terpinggirkan dalam gemerlapnya kehidupan bangsa yang semakin meningkatkan persaingan yang cukup ketat. Kehidupan petani jauh dari hingar- bingar kehidupan politik yang semakin tidak menunjukkan gejala untuk berpolitik secara sehat. Dunia politik jauh berbeda dengan dunia petani, apapun perubahan yang dihasilkan dari konsesus politik, nasib petani tidak terlalu banyak mengalami perubahan yang signifikan bahkan seringkali petani menjadi korban dari para pelaku politik bangsa ini. Peningkatan kesejahteraan petani terasa begitu pelan meskipun setiap hari berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai kemakmuran.
Apa yang salah dari petani terhadap bangsa ini, semakin kuat keinginan untuk meningkatkan kualitas produksi semakin kuat keinginan bangsa untuk mensukseskan proyek impor, yang jelas tidak berpihak kepada petani. Bangsa ini tidak malu jika harus mengkonsumsi kebutuhan pokok dari luar yang semua dunia juga mengerti kalau bangsa Indonesia mampu menghasilkan apa yang pemerintah impor dari negara lain.
Petani hari ini mengalami stagnasi yang sangat menyedihkan, ditengah persaingan yang semakin universal, petani masih harus memikirkan apa yang harus dilakukan esok untuk menyelematkan dirinya. Semakin kuat usaha untuk memperbaiki komoditas hasil pertanian, semakin kuat arus impor oleh pemerintah. Konsekwensi yang harus diterima petani adalah semakin lesunya semangat untuk menjadikan hasil pertanian sebagai komoditi unggulan, karena terpuruknya peran yang dikesampingkan oleh sistem yang tidak mengenal arti sebuah “penghargaan” kepada komunitas lain (petani).
Sebagai contoh, tahun 2006 harga jagung dalam negeri Rp 950 per kg di tingkat petani. Tak lama berselang harga jagung dunia naik dari 135 dollar AS per ton menjadi 270 dollar AS per ton pada posisi Oktober 2007. Akibatnya, harga jagung lokal terdongkrak menjadi Rp 2.450 per kg. Kenaikan harga jagung mendorong kenaikan harga telur, ayam pedaging, daging sapi, dan susu. Sebab, jagung merupakan komponen utama (51,4 persen) pakan unggas dan merupakan makanan berprotein sapi perah .
Nasib minyak goreng berbeda. Meski produksi minyak sawit mentah (CPO) melimpah, pemerintah tak mampu meredam kenaikan harga minyak goreng dalam negeri yang terseret tingginya harga CPO dunia.
Gula pasir dalam negeri juga rentan. Ketika harga gula melonjak, pemerintah buru-buru mengimpor gula kasar dan rafinasi, tanpa ada kemauan keras mencukupi kebutuhan gula sendiri. Kalau soal tepung terigu tidak perlu bicara. Khusus produk makanan berbasis terigu, perut bangsa ini sudah tergadaikan.
Kalaupun dikatakan masih tersisa komoditas pertanian yang relatif stabil, barangkali hanya beras. Namun jangan salah, apabila harga minyak mentah dunia dan semua kebutuhan pokok naik, harga beras tak dapat dikendalikan. Biaya produksi akan naik.
Kondisi ketahanan pangan makin gawat ketika alih fungsi lahan pertanian tak bisa dikendalikan. Tahun 2003 sampai 2004 saja luas lahan pertanian menyusut 703.869 hektar dari 8.400.030 hektar menjadi 7.696.161 hektar. Penyusutan terjadi di lahan beririgasi teknis, setengah teknis, irigasi sederhana, tadah hujan, dan pasang surut.
Pertanyaannya adalah, masih adakah system yang memberikan nilai plus bagi petani, masih banyakkah nilai- nilai yang bias diberikan kepada petani, dan permasalah yang paling besar adalah masih adakah struktur kehidupan dalam bangsa ini yang menghargai “jasa petani”. Jika masih ada, kenapa impor semakin kuat menerpa bangsa ini, jika masih ada yang memberi nilai, kenapa raport petani selalu mendapat nilai minim atau merah, dan jika harus menghargai jasa petani, kenapa sistem pengelolaan pada bidang pertanian tidak diperbaiki. Sistemnya yang salah atau petani yang rendah diri untuk mengatakan bahwa petani adalah bagian bahkan nafas dari ekonomi bangsa ini, tanpa petani apa yang harus kita makan untuk mempertahankan hidup. Maka jelas, petani merupakan sumber keberlangsungan ekonomi Indonesia, oleh karena itu tidak salah kita juga harus mengungkapkan bahwa “Bangsa yang besar adalah bngsa yang menghargai jasa para petaninya”.

REKONSTRUKSI KESEJAHTERAAN PETANI

Meneropong Krisis Ketahanan Pangan
Sejak bergulirnya era yang katanya era reformasi sebagai pengganti orda lama dan orde baru tahun 1998, tetapi perubahan yang diharapkan tidak mengalami kemajuan yang signifikan, banyak hal yang bisa dilakukan pada orde baru tetapi tidak mampu dilakukan pada era reformasi, yang terlihat perubahan dalam era reformasi adalah hanya sistem pengelolaan negara atau bisa dikatakan hanya mengganti nama era saja dari orde baru menjadi reformasi, tetapi kenyataannya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilekatkan pada orde baru juga mampu dilakukan pada era reformasi bahkan semakin “gila”, otonomi daerah yang menjadi perbedaan kentara ternyata hanya wujud dari penyebaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di daerah, meskipun kita tidak menyadarinya.
Keunggulan komparatif di sektor pertanian disektor pertanian yang kita meiliki ternyata masih belum mampu membebaskan kita dari ancaman krisis pangan (khususnya beras). Sejak tahun 1994, setiap tahun Indonesia selalu dihantui ancaman krisis pangan. Anehnya, persoalan tersebut hingga kini masih belum terpecahkan sehingga menyebabkan Indonesia selalu tergantung pada impor beras .
Pernyataan diatas telah kita dengar beberapa tahun yang lalu, namun ancaman krisis pangan masih menghantui pada saat sekarang ini, setelah beberapa tahun berlalu, ancaman krisis pangan semakin tidak bisa kita hindarkan, maka perlu ada terapi khusus untuk mengatasi semua ancaman yang bisa menyebabkan kesejahteraan petani semakin tidak jelas.
Pembangunan sektor pertanian memang sudah memperoleh perhatian sejak orde baru bahkan pada orde sekarang era reformasi tetapi sekarang beberapa persoalan seperti: ancaman krisis pangan, peningkatan nilai tukar petani hingga kesejaheraan pelaku disektor pertanian masih belum terpecahkan. Sementara, prestasi dalam swasembada pangan (khususnya beras) yang pernah dicapai tahun 1983 hanya mampu bertahan selama satu dasawarsa. Sebab sejak tahun 1994 Indonesia kembali menjadi pengimpor beras hingga sekarang .
Tidak etis memang membicarakan kejayaan masa lalu tapi pada saat yang sama kita harus membendung krisis yang melanda bangsa ini. Tapi itu penting untuk dijadikan renungan dan menjadi pusat pemikiran kedepan sehingga bangsa ini punya solution untuk keluar dari krisis, termasuk didalamnya adalah menyelamatkan petani sebagai benteng dari krisis pangan.
Keberhasilan dimasa lalu dalam swasembada pangan sebenarnya memiliki makna penting, maka punya makna jika kita terus membicarakannya dalam mencari jalan keluar. Sebab sebagai negara dengan penduduk yang cukup besar bahkan sangat besar dan sebagian penduduknya sangat mengandalkan sektor pertanian, tentu saja sangat riskan jika Indonesia terus menerus melakukan impor beras. Hal itu memang mudah dan praktis untuk dilakukan, tetapi tidak sebanding dengan resiko yang dialami oleh masyarakat petani, dengan melakukan impor beras secara terus menerus maka hal itu merupakan jebakan krisis pangan yang mudah menimbulkan gejolak ekonomi dan politik.
Banyak dampak negatif dari perlakukan pemerintah terhadap keberadaan petani sebagai penjaga dari krisis pangan, hal yang paling menakutkan adalah hilangnya kekuatan petani untuk mencetak komoditi yang unggul, karna dengan impor pangan dirasakan petani sebagai bentuk penjajahan dalam diri mereka, yang pada gilirannya kemiskinan akan melanda petani karna apa yang dihasilkan tidak lagi memiliki harga untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Cara yang paling efektif untuk menangani persoalan kemiskinan yang dihadapi rakyat (termasuk petani, Penulis) adalah membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri. Untuk itu wewenang pembuat keputusan mengenai pembangunan, yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah, harus dikembalikan kepada rakyat atau komunitas lokal. Oleh karena itu mekanisme pembangunan yang diandalkan adalah kekuatan rakyat (people’ s power) .

1.Revaluasi Kebijakkan Ketahanan Pangan dan Impor Beras
Ada yang berpendapat bahwa Indonesia telah masuk ke proses pemulihan ekonomi sejak tahun 1999. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia memang mengalami pertumbuhan positif 0,8 % tahun 1999 bahkan 4,8 % tahun 2000.
Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1999, sebenatnya belum merupakan konpensasi yang fair atas dampak neatif yang dialami sejak krisis tahun 1997. Karena tingkat kesejaheraan sampai saat ini masih di bawah level sebelum krisis .
Strategi pemerintah untuk mempertahankan swasembada pangan (khususnya beras) ternyata bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Terbukti bahwa kebijakkan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan selama masih belum mampu menjawab masalah swasembada pangan tersebut.
Sebagai konsekwensinya, pemerintah harus melakukan impor beras guna menghindari timbulnya kelangkaan (scarcity) pasokan beras dalam negeri. Impor beras merupakan solusi yang paktis meskipun tidak popular, kerena kebijakkan tersebut cenderung merugikan petani. Selain itu, dalam jangka penjang kebijakkan impor beras juga bisa merugikan perekonomian nasional .
Secara grafik memang disadari bahwa produksi hasil pertanian mengalami penurunan, sehingga dalam beberapa tahun terakhir pemerintah cenderung melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pemenuhan impor pangan oleh pemerintah tidak di implikasikan dengan keinginan untuk memperbaiki kondisi pertanian di Indonesia, pemerintah cendrung melakukan penyelesaian secara cepat tapi hanya untuk jangka pendek. Kondisi ini jika terus menerus dilakukan maka dikemudian hari para petani akan hilang rasa percaya kepada diri sendiri karena usaha yang petani lakukan dirasakan sia- sia, padahal hasil pertanian yang diandalkan oleh petani adalah untuk dijual karena untuk memenuhi kebutuhan yang lain, jikalau beras petani tidak laku atau tidak ada yang mau beli, maka apa yang petani bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan sandang, papan termasuk untuk biaya pendidikan anak- anaknya.
Kegagalan pemerintah dalam mempertahankan swasembada pangan (khususnya beras) merupakan salah satu bukti kegagalan pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian. Pembangunan pertanian selama ini seolah- olah tanpa konsep dan arah yang jelas, sehingga para petani yang berkecimpung dalam sektor ini tidak mengalami kemajuan yang berarti.
Realitas ini bisa dilihat dari jumlah penduduk miskin yang sebagian besar bergerak disektor pertanian. Kemiskinan ini terutama bersifat structural karena berkaitan dengan kepemilikan lahan yang sempit sehingga mereka masuk dalam kategori petani gurem. Kepemilikan lahan yang sempit jelas akan menghasilkan produksi atau hasil panen padi yang sedikit pula dan tentunya mendapatkan penghasilan yang sedikit, sementara biaya produksi usaha tani padi yang mereka keluarkan cukup besar sehingga sebenarnya usaha mereka rugi jika total biaya (eksplisit implicit) diperhitungkan .
Perlunya mengevaluasi kembali kebijakkan pemerintah dalam kebijakkan pangan dan impor, menjadi gagasan utama untuk menyelematkan bangsa ini dari ancaman krisis pangan dimasa yang akan datang. Pemahaman serta keberpihakkan pemerintah kepada subjek pertanian secara tidak langsung merupakan upaya untuk memperkuat bargaining petani dan sekaligus meredam terjadinya tindakan pembangkangan petani. Dengan istilah lain, pemerintah harus berupaya mendorong agar nasib petani dan sektor pertanian dapat sejajar dengan pelaku bisnis lainnya yang ada di Indonesia.

2.Menyelamatkan Industri Gula dan Petani Tebu
Ketergantungan memungkinkan terjadinya hegemonisasi, sehingga jika perkembangan ekonomi yang bergantung pada luar negeri, maka sama artinya Indonesia akan terhegemoni oleh negara lain.
Jika melihat skala makro akibat penetrasi ekonomi kapitalisme negara- negara maju terhadap negara dunia ketiga khususnya Indonesia, maka akan berdampak pada (i) lahirnya ketergantungan ekonomi negara- negara dunia ketiga terhadap negara maju, dan (ii) membuka jalan bagi ketimpangan kehidupan masyarakat di negara dunia ketiga .
Sebelum penulis ungkapkan kondisi industri gula dan petani tebu di Indonesia, penulis akan flashback pada kondisi lampau di abad ke- 18 di tanah air Indonesia. Pada abad ini, keberhasilan Indonesia menjadi eksportir kedua terbesar di dunia pada tahun 1932. Dijaman penjajahan ini, Indonesia (baca; Hindia Belanda) mampu untuk menjadi yang terbaik dalam bidang prestasi industri gula. Barangkali ada anekdot bahwa keberhasilan itu karena ada orang- orang belanda, yang menjajah Indonesia. Tetapi tidak dapat dilupakan bahwa petani tebu pada waktu itu bukan orang belanda tetapi masyarakat pribumi Indonesia. Artinya berproduksinya industri yang dimiliki pemerintah Hindia Belanda tergantung dari hasil penen tebu petani yang kita yakin bahwa itu petani pribumi Indonesia.
Secara perlahan industri gula mulai dilepas ke pasar dengan manghapus monopoli guka oleh Bulog sejak 1 Februari 1998. selanjutnya disusul kebijakan membebaskan petani untuk memilih tanaman yang dikehendaki. Imporpun dibebaskan atas nama leberalisasi perdagangan. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh importir. Terlebih lagi harga gula diluar negeri jauh lebih murah karena industrinya memang lebih efisien dibandingkan Indonesia .
Kebijakan pemerintah meliberalisasikan industri gula, dampak positif terhadap petani tiak begitu menguntungkan petani tebu dan industri gula. Karena kebijakan itu tidak mencerminkan bahwa industri gula kita sudah efisien dan siap bersaing. Biaya produksi gula dalam negeri cenderung tidak mampu untuk bersaing dengan biaya produksi internasional.
Akibat kelebihan penawaran di pasar internasional mengakibatkan harga gula terus mengalami trend penurunan. Anehnya kebijakan pemerintah mengenakan bea masuk impor gula yang rendah dilakukan saat gula di pasar dunia sedang mencapai titik rendah. Akibatnya terjadi lonjakan impor seara besar- besaran di pasar domestik sehingga mendorong harga gula mencapai titik penurunan yang melewati batas kalkulasi biaya produksi gula domestik. Tentu saja hal ini bisa mengancam kelangsungan industri gula dan petani tebu .
Langkah penting untuk menyelamatkan industri gula dan petani tebu, tentu saja memerlukan dukungan sejumlah kebijakan pemerintah sehingga industri gula dapat meningkatkan efesiensi dan restrukturisasi, terutama kebijakan yang menyangkut perbaikan kebijakan mengenai kredit dan tarif impor.
Bagi semua komponen bangsa perlunya memikirkan pembenahan dibagian hulu dan hilirnya, termasuk pembebanan bea masuk impor gula yang tinggi, sehingga hasilnya betul- betul berdampak positif bagi petani tebu dan industri gula. Selain itu, pemerintah perlu melakukan gerak langkah dengan melakukan relokasi industri/ pabrik gula keluar jawa yang sudah tidak efisien, disertai dengan perbaikan infrastruktur bagi petani tebu harus ditingkatkan.

Rekonstruksi Pemberdayaan Petani Menuju Kesejahteraan
Benarkah pemberdayaan pertanian hanya mimpi dan basa- basi?
Jika benar demikian, maka keadaan sangat tragis bisa terus menerus menjadi momok menakutkan bagi petani, usaha- usaha pertanian memungkinkan mengalami stagnasi yang dalam dan semakin mengentalkan bahwa petani memang sebuah komunitas yang tidak bisa lepas dari kemiskinan.
Pengelolaan pemberdayaan petani selama ini perlu dicermati ulang, bagaimana kelemahan yang harus diperbaiki dan bagaimana kelebihan yang harus dipertahankan. Langkah- langkah yang salah selama ini perlu diatur ulang sehingga arah dan tujuan dari suatu kebijakan akan terlihat positif bagi petani, jika tidak dilakukan sedini mungkin, maka akan beraibat fatal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Sistem pertanian dengan cirinya berwawasan industri (agribisnis) diharapkan dapat menghasilkan produk pertanian berdaya saing dan kandungan iptek tinggi serta dapat memberikan peningkatan terhadap sumber daya manusia dan penigkatan kesejahteraan petani itu sendiri.
Gejolak harga komoditas pangan, seperti beras, jagung, kedelai, juga minyak goreng sulit bisa dikendalikan karena produksi di dalam negeri tampaknya tak bisa meningkat secara signifikan. Ini karena pemerintah tidak mempunyai konsep dan strategi yang jelas mengenai ketahanan pangan nasional, terutama untuk menstimulus peningkatan produksi tanaman pangan oleh petani. salah satu penyebab lonjakan harga komoditas pangan dan minimnya produksi pertanian di dalam negeri adalah paradigma kebijakan yang tidak sesuai tuntutan dan kebutuhan nyata di lapangan.Pembangunan ketahanan pangan nasional seharusnya dilakukan di wilayah paling lemah secara ekonomi, yaitu perdesaan. Kenyataannya sekarang ini, program-program pemerintah terkait sektor pertanian di perdesaan justru tidak fokus .
Pemberdayaan petani merupakan langkah terbaik dan sangat penting, serta perlu dukungan dari semua pihak karena petani merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia, yang selama ini cenderung bersifat subsisten, sehingga sudah waktunya dilakukan reorientasi dan revaluasi yang lebih progresif dan berdaya guna, komersil dan berorientasi bisnis. Termasuk hal yang mungkin tidak pernah dilakukan adalah pembelajaran managerial petani yang kedepan mampu mencptakan usaha pertanian yang kompetitif dan siap bersaing dengan sektor lain. Dengan managerial yang petani miliki, juga mampu menghadapi tekanan dari luar dan berbagai lingkungan strategis di era perdagangan internasional investasi.

1.Memecahkan Masalah Struktural
Pada saat sekarang ini pembangunan ekonomi yang berlangsung di tanah air telah menghasilkan dualisme dalam sektor pertanian baik dari sisi makro maupun mikro. Pada saat yang sama, pembangunan pertanian juga menghasilkan masalah structural yang cukup berat, terutama dalam kaitan kepentingan industrialisasi, liberalisasi, dan kapitalisme. . Kini kondisi yang dialami petani kita tidak lepas dari kebijakan pembangunan yang bertahun-tahun kurang berpihak kepada petani. Bahkan dalam nuansa otonomi daerah seperti sekarang, kondisinya kian salah kaprah.
Secara teoritis, penerapan proses industralisasi selalu diikuti oleh menurunya pangsa sektor pertanian terhadap PDB. Hal ini terjadi karena dalam proses industrialisasi biasanya diikuti oleh makin berkurangnya daya tarik investor sektor pertanian karena sektor ini dianggap kurang menguntungkan, terutama adanya marginal rate return serta hukum hasil yang semakin berkurang akibat peningkatan jumlah penduduk .
Dalam konteks pembangunan pertanian kita justru terjadi ketimpangan structural, misalnya penurunan pangsa sektor pertanian terhadap PDB tidak diikuti oleh migrasi penduduk dari semula bergantung pada sektor pertanian beralih ke sektor industri. Salah satu penyebab lonjakan harga komoditas pangan dan minimnya produksi pertanian di dalam negeri adalah paradigma kebijakan yang tidak sesuai tuntutan dan kebutuhan nyata di lapangan. Pembangunan ketahanan pangan nasional seharusnya dilakukan di wilayah paling lemah secara ekonomi, yaitu perdesaan. Kenyataannya sekarang ini, program-program pemerintah terkait sektor pertanian di perdesaan justru tidak fokus.
Dari pemaparan diatas, bahwa masalah struktural menjadi masalah dalam mengelola pembangunan sektor pertanian, kenyataanya menunjukan bahwa telah terjadi alokasi tenaga kerja nasional antar sektor yang kurang optimal dimana pertanian memiliki produktivitas terendah, tetapi masih menyerap tenaga kerja cukup besar, realitas ini menunjukkan bahwa proses transformasi industri yang terjadi terhadap proses persebaran tenaga kerja.

2.Strategi Pembangunan Pertanian
Paradigma pembangunan pertanian nasional selama ini lebih mengedepankan politik pangan murah, hingga membawa implikasi pada peran petani yang makin terpinggirkan. Potret buram dunia pertanian kita ditandai oleh lemahnya posisi tawar (bargaining position) petani, lemahnya permodalan karena tiadanya akses kredit, kurangnya akses pasar, dan beberapa kondisi inferior lainnya. Selama puluhan tahun telah terjadi salah urus negara yang dicitrakan sebagai negara subur bernama Indonesia. Potensi negara agraris yang melimpah, kesuburan tanah yang melegenda, ternyata tak dapat dimanfaatkan sebagai sarana memakmurkan rakyat yang menggantungkan hidup di dalamnya (baca: petani). Kini keadaannya terbalik. Proses marjinalisasi telah dan sedang menggerogoti kehidupan petani. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar jumlah penduduk yang tergolong miskin, mencapai 16 persen dari total penduduk. Kantong-kantong kemiskinan tersebar di sentra-sentra pertanian dan pedesaan. Kini ada kecenderungan tingkat kesejahteraan petani menurun. Dua indikator dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani Indonesia, yaitu perkembangan jumlah petani yang menggarap lahan kurang dari 0,5 hektar (petani gurem), serta angka nilai tukar petani (NTP). Hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2003 menunjukkan, jumlah petani miskin di Tanah Air kian besar. Angka itu terbaca dari meningkatnya jumlah petani gurem selama sepuluh tahun terakhir.
Sejauh mana keberhasilan strategi pembangunan pertanian yang dijalankan selama ini mengalami kemajuan? apa implikasi yang dirasakan petani dari kebijakan itu, sejahterakah petani?.
Jawabannya tentu tidak 100 % berhasil, bahkan untuk mencapai ketahanan pangan masih harus berjuang keras untuk menghindari krisis pangan. Ketidakmampuan mewujudkan ketahanan pangan adalah salah satu contoh konkrit kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan pangan (terutama beras). Ini diakibatkan kegagalan dalam aspek produksi dan tergetnya, sehingga mempengaruhi ketidakseimbangan pasar serta masalah distrubusi dan manajemen persedian.
Kenapa masalah itu bisa melanda Indonesia, setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain yakni: tidak seimbangnya laju permintaan (jumlah penduduk) daripada penawaran (persediaan beras) dan menurunnya lahan pertanian sehingga berdampak terhadap kemampuan produksi .
Tingginya laju permintaan daripada penawaran merupakan hal wajar akibat peningkatan jumlah penduduk. Persoalan ini bisa diantisipasi melalui perencanaan dalam mengantisipasi peningkatan permintaan beras akibat persentase pertambahan jumlah penduduk yang sangat tinggi, serta kebutuhan beras oleh industri makanan.
Jika kita cermati, laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi yakni sekitar 1, 9 % pertahun. Sementara itu, konsumsi beras perkapita kini mencapai sekitar 132 kg pertahun. Laju pertumbuhan penduduk ini seharusnya diimbangi melalui persediaan beras secara memadai. Oleh karena itu, jika penduduk Indonesia mencapai 202 juta jiwa, maka total keperluan beras penduduk mencapai 26, 664 juta ton pertahun. Jika harus ditambah dengan keperluan industri yang memadai sekitar tujuh juta ton, maka setidaknya Indonesia membutuhkan 33, 664 juta ton beras pertahun .
Persoalan structural lain yang belum terpecahakan dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah ketidakmampuan dalam melakukan intensifikasi dan eksentifikasi. Semakin berkurangnya lahan pertanian, terutama daerah pulau Jawa yang merupakan pusat produksi beras utama adalah konsekwensi dari Kebijakan ekstensifikasi. Dan ternyata kebijakan ekstensifikasi untuk mencetak sawah sejuta hektar diatas lahan gambut di luar pulau jawa ternyata mengalami kegagalan karena ternyata tidak memiliki kemampuan produksi beras yang signifikan.
Untuk melipatgandakan hasil pertanian, langkah intensifikasi perlu dilakukan, seperti melakukan reformasi tehnologi pertanian yang pada dasarnya untuk meningkatkan produktifitas. Memperkenalkan pada petani skema penanaman padi varietas unggul dilahan kering dengan menggunakan tehnologi tanpa olah tanah dan penggalakan lahan lebak, kemampuan adopsi tehnologi, ini sangat penting mengingat bisa memberikan peningkatan produktifitas yang lebih tinggi.
Dan yang terpenting dari semua itu adalah kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif dalam berupaya meningkatkan produktifitas petani, yakni melalui kebijakan harga yang menguntungkan petani termasuk ketersediaan sarana dan prasarana yang murah dan tepat waktu.


ANALISIS SWOT:
SELAMATKAN PETANI, SELAMATLAH INDONESIAKU.

Pertanian dijadikan alat pemersatu bangsa AS. Pada kenyataannya, dalam sejarah peradaban dunia, tak ada satu pun negara besar dan maju yang mengesampingkan sektor pertanian mereka. Tak ada satu pun negara maju di dunia saat ini yang pertaniannya lemah, bahkan kekurangan pangan. Dalam perspektif dan kacamata negara maju, pertanian lebih diposisikan sebagai food security yang langsung berhubungan dengan keamanan negara.
Letak Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang dimiliki dan dihadapi peani dalam konstelasi Nasional dan perubahan menuju kesejahteraan dapat di analisis dari berbagai aspek. Sebagai bagian terbesar dari bangsa ini, petani diharapkan mampu menjalani perannya dalam mensejahterakan dirinya yang pada gilirannya meningkatkan martabat berbangsa dan bernegara.
Sebagaimana analisis SWOT yang lazim dipergunakan untuk melihat empat faktor itu, berdasarkan peristiwa dan sejarah bangsa mengelolal sumber daya petani.

A.Kekuatan (Strenght)
Tidak dapat kita pungkiri, bahwa letak kekuatan bangsa ini adalah para petani sebagai profesi terbesar yang banyak di geluti manusia di dunia, maka kuantitas petani itu sendiri adalah kekuatan bagi keberlangsungan pertanian, tanpa petani segala aktivitas dalam sektor pertanian tidak dapat dilaksanakan. Ada beberapa factor yang menjadi basis kekuatan petani, meliputi banyak dimensi, antara lain factor itu adalah:
1.Kuantitas petani yang semakin meningkat. Secara garis besar, jumlah petani Indonesia tidak mengalami penurunan, semakin dunia berkembang, semakin banyak yang menjalani kehidupan pada sektor pertanian.
2.Tehnologi pertanian semakin berkembang. Informasi- informasi tentang pertanian semakin mudah diperoleh dari berbagai media, sehingga memungkinkan untuk membangun pertanian yang modern dan memiliki kualitas produksi yang memadai.
3.Bahan- bahan pokok pertanian semakin mudah diperoleh petani, sehingga dalam melakukan aktivitas pertanian, petani tidak merasa sulit untuk mendapatkan bahan- bahan pokok seperti bibit unggul, pupuk, pestisida dan lain- lain.
4.Semakin meningkatnya dukungan pemerintah terhadap petani meskipun tidak maksimal tapi itu bisa menjadi salah satu kekuatan petani untuk di beri perhatian. Melalui Departemen Pertanian yang diteruskan ke Dinas- dinas dengan penyebaran di setiap Propionsi, Kabupaten/ Kota, memungkinkan petani lebih mudah untuk berkomunikasi dengan para ahli dalam pertanian.
5.Bagi Indonesia, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merupakan kekuatan tersendiri bagi petani untuk mendengarkan aspirasi masyarakat petani. Ketika para pelaku kebijakkan tidak mendengar dan tidak mampu melihat kondisi petani, maka HKTI menjadi alternatif utama bagi petani menyampaikan keluhannya yang menyangkut eksistensi petani. Oleh karena itu HKTI adalah sebuah organisasi penyalur aspirasi petani untuk menyuarakan nasib peani yang semakin tidak menentu dan sekaligus HKTI harus memerankan peranannya dalam Advokasi bagi petani dalam menyelesaikan masalahnya. Jika keduanya bersiergi maka HKTI dan petani menjadi sebuah kekuatan yang baik dalam mencapai kesejahteraan petani.

B.Kelemahan (Weakness)
Ada beberapa factor yang sering menjadi kelemahan petani, antara lain:
1.Banyak petani yang sulit mengubah paradigma. Dipedesaan yang menjadi basis petani masih ada yang menggunakan tehnologi pertanian secara tradisional. Ditengah kehidupan yang modern, petani belum mampu menerapkan fasilitas yang ada, misalnya dalam pengolahan tanah, perairan, dan pemeliharaan. Paradigma tradisional petani seolah telah menyatu dengan jiwanya sehingga untuk mengubahnya terasa begitu sulit, meskipun informasi tentang pertanian modern telah banyak tersebar dalam setiap wilayah negeri ini.
2.Dewasa ini petani kurang cepat bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dalam sektor pertanian, sehingga informasi tentang pertanian selalu tertinggal.
3.Kurang berfungsinya peran pusat informasi pertanian dalam sosialisasi tentang pertanian baik yang ada dipusat maupun daerah. Misalnya peran PPL tidak begitu membantu dalam menangani permasalahan petani.
4.Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi pertanian. Sehingga petani hidup hanya untuk dirinya, bukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Misalnya kebijakkan impor pemerintah yang tidak bisa dibendung, sehingga harga produksi dari petani merosot.
5.Semakin mahalnya bahan pokok/ bahan baku pertanian. Bahan pokok pertanian selalu dihadapkan pada tiga karakteristik utama yaitu musiman, mudah rusak serta dihasilkan dalam jumlah dan mutuh yang tidak seragam dari waktu ke waktu.
6.Komoditas pertanian yang dihasilkan amat bergantung pada kondisi biologis seperti hama dan penyakit serta iklim, sehingga suplai komoditas tersebut tidak tersedia sepanjang tahun berhubung ketergantungannya terhadap musim.
7.Kurangnya minat pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap kebutuhan bahan pertanian. Meskipun ada, telah banyak mengalami penyelewengan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga ketika harga bahan baku/ bahan pokok pertanian seharusnya bisa dijangkau oleh petani tetapi yang terjadi adalah hal sebaliknya.
8.Kalangan petani, misalnya, begitu kental dililit kesulitan, mulai menyangkut masalah irigasi yang tak optimal mendukung, pemilikan lahan terus menurun, pupuk dan bibit/benih sering sulit diperoleh, kegiatan pascapanen yang tidak efisien, juga harga jual komoditas yang acap terjun bebas.
9.Kelemahan yang paling rentan dalam kehidupan petani adalah kekurangan modal dalam mengelola pertanian, ini akibat dari rendahnya nilai jual hasil pertanian yang disebabkan oleh usaha impor, sehingga kebutuhan petani tidak tertutupi dari hasil penjualan produksi yang dihasilkan karna harganya murah.

C.Peluang (Opportunities)
Peluang yang dimiliki petani, sesuai dengan peran dan kekuatannya, boleh dikatakan cukup besar dan mempunyai peluang yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peluang itu antara lain:
1.Untuk mengubah paradigma- paradigma negatif, petani dapat memainkan perannya untuk melakukan perubahan cara berpikir dalam mengelola pertanian sehingga tercipta suasana baru tetapi tidak melupakan hal- hal positif dari masa yang lalu.
2.Dengan dukungan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) maupun organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan petani, dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu pertanian untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanian sehingga berpeluang untuk memparbaiki nilai produksi dan meningkatkan mutu hasil pertanian.
3.Agribisnis pangan dilihat dari berbagai sudut pandang tampaknya memiliki peluang bisnis yang cerah, dilihat dari aspek pengusahaan dan luas lahan yang dimiliki petani.
4.Petani dapat memposisikan diri sebagai pemersatu bangsa. Peran itu sangat penting dilakukan oleh petani agar bisa mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah maupun non pemerintah. Sebagai kekuatan terbesar dalam negeri ini hal itu tidak sulit untuk dilakukan jika dikelola dengan baik dan kontinu.
5.Saatnya petani mendapat dukungan dari pemerintah dalam pnegelolaan dan keberlangusungan pertanian dan kehidupan petani. Peran dari pemerintah adalah peluang terbesar yang bisa diharapkan petani. Melalui peran organisasi yang bergerak dalam sektor pertanian seperti HKTI, petani bisa menyampaikan aspirasi dan harapannya untuk kesejahteraan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa.

D.Ancaman (Threats)
Ancaman dan tantangan yang dihadapi petani ini datang dari dua arah yakni dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). Berbagai ancaman dan tantangan tidak akan pernah berhenti, oleh karena itu untuk membendung semua itu butuh dukungan oleh berbagai pihak demi kelangsungan kehidupan pertanian dan kesejahteraan petani. Beberapa ancaman dan tantangan yang dihadap petani adalah:
1.Ancaman terbesar yang mungkin terjadi dalam kehidupan petani adalah tidak adanya dukungan dari berbagai pihak. Ditengah arus perdagangan bebas, petani mesti siap dalam menghasilkan hasil pertanian yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang layak. Hasil pertanian tidak hanya untuk makan sehari- hari, akan tetapi lebih dari itu untuk memenuhi kebutuhan yang lain terutama pendidikan.
2.Ancaman impor masih merupakan tantangan terberat bagi petani. Wacana impor merupakan moment terburuk bagi petani, karna itu nilai jual dari hasil pertanian dalam negeri jauh dari harapan petani. Pelaksanaan impor oleh pemerintah tidak diimbangi dengan usaha pemberdayaan petani dalam meningkatkan mutu dan kualitas hasil pertanian.
3.Peran pemegang modal atau tengkulak masih mendominasi dalam kehidupan pertanian, sehingga penetapan harga tergantung dari pemegang modal. Konsekwensinya adalah sulitnya petani memasarkan sendiri hasil pertanian, karna harus memenuhi kebutuhan tengkulak terlebih dahulu.

Masih banyak hal- hal yang tidak terduga bisa menjadi ancaman keberlangsungan kehidupan pertanian, oleh karena itu strategi yang ditempuh pemerintah dalam pembangunan pertanian, tidak hanya diarahkan untuk memenuhi terget produksi, tetapi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Selama ini usaha itu, masih bertumpu pada kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan intensifikasi jelas harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dengan harga murah dan mudah dijangkau oleh petani. Sementara itu, kebijakan ekstensifikasi dengan membuka lahan baru yang menelan biaya demikian besar, ternyata tidak menghasilkan produksi yang memadai.
Konsekwensi pada pemberdayaan pertanian pada dasarnya akan memberikan manfaat makro yaitu meningkatkan income masyarakat secara umum. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan sebagai konsekwensi negara agraris. Oleh karena itu, sektor ini merupakan lahan yang sangat potensial untuk meningkatkan income masyarakat melalui proses produksi sekaligus juga memperkuat supply serta stabilisasi harga pangan.

SAATNYA MENYELAMATKAN PETANI INDONESIA

Permasalahan terbesar bangsa saat ini adalah ancaman krisis pangan, diperkirakan untuk beberapa tahun kedepan Indonesia mengalami krisis pangan yang membuat hati dan sanubari kita merasa rendah diri. Dunia pernah mengakui bahwa Indonesia adalah negara agraris terbesar, tetapi sungguh sebuah kenyataan bahwa ancaman krisis pangan dunia juga mempengaruhi kondisi Indonesia yang semakin tidak menentu.
Pangan hanya bisa disediakan oleh petani, maka yang utama untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis pangan adalah petani. Politikus tidak mampu menyediakan kebutuhan pangan, presiden juga tidak akan mampu menyediakan kebutuhan pangan, legislatif apalagi dan pofesi diluar pertanian, yang bisa menyediakan bahan pangan cuma satu yaitu Petani. Maka menelantarkana keberadaan petani adalah suatu kesalahan besar, karena petani lah yang mempu menyedikan beras, gula, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah hanya system, begitu juga peran legislatif, komponen itu hanya sistem yang mengikat petani.
Permasalahan yang lain, ternyata Pemerintah tak punya program ketahanan pangan yang mumpuni. Seharusnya jika memang punya, kebutuhan masyarakat, terutama menengah ke bawah jangan sampai harus dipenuhi dari impor. Jika untuk itu saja pemerintah tak bisa berubah, maka sudah pasti apapun kebijakannya akan menemui keterbatasan. Jadi semua yang dilakukan serba terbatas dan sulit diimplementasikan.
Ketergantungan petani terhadap pemerintah dalam persoalan sistem pertanian ternyata tidak berjalan maksimal, pemerintah lebeih membutuhkan keuntungan bisnis daripada kepentingan petani. Petani juga tidak bisa melapaskan diri dari peran pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai perauran, kebijakan meskipun aturan dan kebijakan itu tidak konsisten dengan keberadaan petani. Secara sdar mestinya petani bersatu dalam menyelesaikan permasalahn, karena pemerintah tidak mampu lagi menampung aspirasi petani, maka petani membutuhkan peran diluar pemerintah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, petani kini hanya bisa memberikan harapan kepada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk dijadikan advokasi dan konsultan terhadap masalah yang dihadapi petani. Bekerjasama dengan penyediaan swasta juga tidak memberikan arti yang penting, karena pihak swasta juga memiliki kepentingan bisnis dalam menyalurkan produk pertanian.
Dari uraian diatas banyak yang dapat kita simpulkan untuk menjadi pedoman dalam menghadapai tantangan yang semakin besar melanda pertanian dan petani.

A.Kesimpulan
Ada beberapa yang dapat penulis simpulkan dari berbagai indicator diatas, antara lain:
1.Potensi negara agraris yang melimpah, kesuburan tanah yang melegenda, ternyata tak dapat dimanfaatkan sebagai sarana memakmurkan rakyat yang menggantungkan hidup di dalamnya (baca: petani). Kini keadaannya terbalik. Proses marjinalisasi telah dan sedang menggerogoti kehidupan petani. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar jumlah penduduk yang tergolong miskin, mencapai 16 persen dari total penduduk. Kantong-kantong kemiskinan tersebar di sentra-sentra pertanian dan pedesaan. Kini ada kecenderungan tingkat kesejahteraan petani menurun.
2.Kebijakan pemerintah selama ini, mestinya harus berubah atau diubah, sehingga tidak merugikan petani dalam penyediaan pangan.
3.Pemerintah tak punya program ketahanan pangan yang mumpuni. Seharusnya jika memang punya, kebutuhan masyarakat, terutama menengah ke bawah jangan sampai harus dipenuhi dari impor. Jika untuk itu saja pemerintah tak bisa berubah, maka sudah pasti apapun kebijakannya akan menemui keterbatasan. Jadi semua yang dilakukan serba terbatas dan sulit diimplementasikan.
4.Pengalokasian APBN dan APBD terhadap sektor pertanian tidak berjalan dengan maksimal karna tidak adanya pengelolaan yang baik dari pihak terkait.
5.Untuk melipatgandakan hasil pertanian, langkah intensifikasi perlu dilakukan, seperti melakukan reformasi tehnologi pertanian yang pada dasarnya untuk meningkatkan produktifitas. Memperkenalkan pada petani skema penanaman padi varietas unggul dilahan kering dengan menggunakan tehnologi tanpa olah tanah dan penggalakan lahan lebak, kemampuan adopsi tehnologi, ini sangat penting mengingat bisa memberikan peningkatan produktifitas yang lebih tinggi.

B.Saran
Sebagai seorang petani, maka penulis dapat memberikan saran- saran bagi pelaku kebijakan pda sektor pertanian dan para petani diseluruh pelosok negeri ini.
1.Yang terpenting, adalah perhatian dan dukungan pemerintah terhadap petani dan pertanian harus menjadi agenda nasional. Semua manusia butuh sesuatu untuk dikonsumsi, jika mengenyampingkan peran petani apa yang mau kita konsumsi. Jika setiap kebutuhan harus di impor, berapa banyak biaya yang dibutuhkan, maka lebih baik mencurahkan sedikit saja perhatian terhadap petani, sehingga kebutuhan akan pangan bisa terpenuhi.
2.Kepada para petani, harus berlaku kreatif dan mencari informasi seluas- luasnya tentang pertanian.
3.Memfungsikan peran pemerintah dalam menurunkan harga bahan pokok pertanian, sehingga kebutuhan untuk aktivitas pertanian mudah dijangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi petani, jika petani sejahtera maka para pelaku bisnis, legislatif, eksekutif, yudikatif juga akan sejahtera.
4.Petani butuh konsultan diluar pemerintah, karena selama ini pemerintah sebagai konsultan bagi petani tidak bisa memainkan perannya, maka sebagai alternatif utama adalah HKTI bisa menjadi konsultan bagi petani dalam menyalurkan aspirasi dan harapannya kepada pemerintah, karena pemerintah terlalu sibuk mengurusi hal- hal keuntungan pribadi.

C.Kata Penutup
Petani adalah jiwanya bangsa, tanpa petani bangsa akan kelaparan. Jika hal ini begitu penting, maka tidak ada pilihan lain kecuali memberdayakan petani secara nasional. Tiada lagi marginalisasi terhadap petani, karena akan merugikan bangsa ini. Petani itu masyarakat yang kuat, sabar, dan tidak memikirkan untung terlalu besar. Berbeda dengan politikus, pebisnis, dan sumber daya lain, mereka akan merasa menangis jika dalam sehari saja tidak mendapatkan untung. Petani juga bisa menangis, ketika hasil pertanian dibei dengan harga yang tidak sesuai dengan usaha, petani juga bisa meratap jika impor tidak dihentikan di negara ini.
Akhirnya, penulis hanya bisa berharap untuk membaca tulisan ini, meskipun tidak sebagus dengan tulisan para politikus tetapi ada baiknya menjadi wacana dalam memperluas khazanah keilmuan. Kepada Allah SWT, penulis mohon ampun atas kelalaian yang sering kita lakukan. Semoga taufiq dan hidayah- Nya selalu tercurah bagi bangsa ini. Amin.


Sungai Raya, 18 April 2008
Penulis,

JASMIN IDRIS


DAFTAR PUSTAKA
Anonim, Wikipedia Indonesia, Diakses pada tanggal 14 April 2008 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_pertanian

Dillon, HS. Optimisme Bangsa; Pemberdayaan Petani Hanya Basa- Basi. Di akses pada tanggal 14 April 2008 dari http://www.suarakarya.com/harian/0308/03/hal.htm

Giddens, Antony, 1999. Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial. Gramedia: Jakarta.

Gie, Kwik, Kian, 1994. Analisis Ekonomi Politik Indonesia.Gramedia Pustaka Utama dan STIE IBII, Jakarta.

Kompas, di Akses pada tanggal 14 April 2008 dari http://www.kompas.com/harian/0802/17/hal.htm

Mauladi, Yoga, Viva, 1999. Menggapai Civil Society. Intrans: Jakarta.

Soefihara, Endin AJ, 2002. Rekonstruksi Masa Depan Indonesia, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Yusuf, Ramli, HM (ed), 2002. Pandangan Alumni HMI Memperingati 80 Tahun Achmad Tirtosudiro: Pengabdian Tak Kenal Lelah, LASPI: Jakarta.


CURRICULUM VITA

Nama Lengkap :Jasmin Idris
Tempat dan Tanggal Lahir:Riau, 26 Februari 1982
Jenis Kelamin :Laki- laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani dan Mahasiswa
Alamat :
Jalan Pendidikan, Dusun II Sungai Raya Kecamatan Nipah Panjang Kabupaen Tanjung Jabung Timur- Jambi.
Jalan Arief Rahman Hakim, RT. 16 No. 58 B kelurahan Simp. IV Sipin Telanaipura Jambi 36124.

Jenjang Pendidikan :
IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
MAN MODEL Jambi
MTsN Nipah Panjang
SDN 360/ X sekarang SDN 209/ X Sungai Raya

Pengalaman Organisasi :
1. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Nipah Panjang (HMPN) Tahun 2003 – 2004
2. Wakil Sekretaris Umum Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi
Selatan (IKAMI SUL-SEL) Cabang Jambi Tahun 2004 – 2006.
3. Ketua Dewan Racana Pramuka IAIN STS Jambi Tahun 2004 – 2005.
4. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jambi Komisariat Tarbiyah IAIN STS
Jambi Tahun 2004 – 2005.
5. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat IAIN STS
Jambi Tahun 2005 – 2006.
6. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jambi Tahun 2006.
7. Sekretaris Umum Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KEPMI) Tanjung Jabung Timur
Tahun 2005 – 2007.
8. Koordiator Dewan Konsultasi Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Fisika (PERMAFIS)
IAIN STS Jambi ahun 2006 – 2007.
9. Devisi Informasi dan Komunikasi (INFOKOM) Lembaga Swadaya Masyarakat Forum
Komunikasi Masyarakat Desa (FOKMADES) ahun 2005 – sampai sekarang.
10.Sekretaris Umum Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan
(IKAMI SUL-SEL) Cabang Jambi Tahun 2008 – 2010.

Pengalaman Pendidikan dan Latihan:
1.Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Dasar Tahun 2003
2.Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Menengah Tahun 2004
3.Latihan Kader I (Basic Training) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang jambi Tahun
2002.
4.Latihan Kader II (Intermediate Training) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Koordinator Komisariat HMI Universitas Mulawarman Tahun 2006.
5.Revolusi Training Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, Sulawesi
Selatan Tahun 2006.
6.Kursus Mahir Tingkat Dasar, Gerakan Pramuka IAIN STS Jambi Tahun 2004
7.Pendidikan dan Latihan Supervisi, Pelaporan, Evaluasi, dan Monitoring (SPEM)
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi Tahun 2004.
8.Operator Entry Data Pemilu Presiden dan Kepala Daerah Tahun 2004.
9.Survey PEMILU Kepala Daerah, Lembaga Survey Indonesia (LSI) Jakarta di Jambi Tahun
2004.
10.Tim Pemantau Independent (TPI) Pelaksanaan UN SMA/MA/SMK dan SLTP/MTs Tahun 2008